Indonesia Gov. Regulation Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha KeagenanIMPLEMENTATION OF THE SHIP MANNING AGENCY ON INDONESIAN-FLAGGED AND FOREIGN-FLAGGED VESSELSUndang-Undang No. 21 Tahun 2007 - Pemberantasan Perdagangan ManusiaUndang-Undang No.17 Tahun 2008 - PelayaranUndang-Undang No.6 Tahun 2012 - Ratifikasi Perlindungan Hak Buruh MigranUndang-Undang N0.15 Tahun 2016 - Ratifikasi MLCUndang-Undang No.18 Tahun 2017 - Perlindungan Pekerja Migran IndonesiaPeraturan Pemerintah No.7 Tahun 2000 - Kepelautan.pdfPeraturan Pemerintah No.27 Tahun 2021 - Kelautan dan PerikananPeraturan Pemerintah No.31 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Bidang PelayaranPeraturan Pemerintah No.59 Tahun 2021 - Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran IndonesiaPeraturan Pemerintah No.22 Tahun 2022 - Penempatan dan Perlindungan Pelaut MigranPeraturan Menteri Perhubungan No.KM 9 Tahun 2005 Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap IkanPeraturan Menteri Perhubungan No.KM 30 Tahun 2008 - Dokumen Identitas PelautPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Per 07/Men/2011 - Sistem Standar Mutu Pendidikan dan Pelatihan, Ujian, Serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap IkanPeraturan Menteri Perhubungan No.PM 70 Tahun 2013 - Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga LautPeraturan Menteri Perhubungan No.PM 12 Tahun 2021 - Standar Kegiatan Usaha dan Produk Berbasis Resiko Pada Sektor TransportasiPeraturan Menteri Perhubungan No.PM.59 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan
